Semalam pun begitu. Pemilik studio Seni Jurnal yang mendalami ilmu fotografi di London bicara tentang banyak hal. Termasuk ihwal potensi luar biasa kaum diaspora Batak—jumlahnya menurut statistik yang dirujuknya sekitar 8 juta orang—bagi pariwisata kawasan Danau Toba.

Apa yang terjadi dalam perdebatan ini, menurut saya sangat menggambarkan apa yang terjadi dengan Tanah Batak, Orang Batak, dan Pariwisata Danau Toba.

Presiden Joko Widodo mencanangkan Danau Toba sebagai salah satu Destinasi Parawisata Super Prioritas (DPSP). Gerbang utamanya adalah Parapat. Imbasnya, pembangunan pesat kemudian berlangsung di kawasan. Hasilnya nyata sudah. Seminggu ini kami mencermatinya lewat sebuah ekspedisi kecil.

Tak ada fasilitas apa-apa di Pantai Bebas hingga 30 tahun berselang. Belakangan Bupati JR Saragih memasang plang nama besar bertulisan Pantai Bebas Simalungun Danau Toba. Sebuah penamaan yang mengundang kritik dari warga Parapat.

Huta Ginjang, namanya. Letaknya di Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam bahasa Batak Toba, huta artinya kampung, sedangkan ginjang tinggi.

Kawasan yang berada di Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbanghas), ini mirip dengan dua obyek wisata di sekitarnya yang juga menjual keistimewaan panorama Kaldera Toba: Hutaginjang dan Sipinsur.

Di bukit pertama inilah langkah pelancong biasanya berujung. Pemandangan indah yang menghampar di bawah menjadi hadiah yang setimpal dengan jerih-payah yang mendenguskan nafas dan membulirkan keringat.

Dalam konteks Danau Toba, kini kita sedang dihadapkan pada realitas kian buruknya ekosistem yang mendukung bagi kepariwisataan itu sendiri.

Jalur Tele sekian lama identik dengan neraka. Bagaimana tidak? Pelintas yang berkendaraan mesti mendaki (atau menuruni) bukit yang tinggi dan curam.