“Kehadirannya sangat memberikan dampak “negatif” bagi masyarakat di sekitarnya. Bukan saja merusak lingkungan, tapi juga tatanan adat yang ada di daerah tersebut,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo.

“Harus ada peran dari Satgas...katakanlah memberi sanksi atau tidak memperpanjang lagi izin investasinya di kawasan itu,” ungkap Martin.

Ketiga belas narasumber yang siap hadir termasuk pendeta dan ibu dari terpidana atas aduan TPL.

“Kami akan mendesak Kapolres Toba agar segera mengusut tersangka pelaku kekerasan terhadap Masyarakat Adat Natumingka. Kami akan mendesak kepolisian agar segera memprosesnya,” kata Komisioner Choirul Anam.

“Kita minta agar dibuat penyelidikan menyeluruh untuk semua kejadian yang ada di dalam konsesi PT TPL,” kata dia.

“Gerakan bersama ini akan bisa menggelinding menjadi kekuatan besar kalau kita semua bersatu."

Dia juga menyerukan agar dilakukan kajian ulang terhadap izin pembukaan lahan Hutaimbaru.

Monang menjelaskan sejumlah alat berat seperti Backhoe Loader sedang bekerja melakukan pembukaan jalan sesuai kontur dan kemiringan tanah sekitar 20 - 35 derajat.

Langkah ini diambil lantaran Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit di Sumut telah mencapai angka 56 persen.