Tulisan-1
JAKARTA, Kalderakita.com: Kacang tak boleh lupa pada kulitnya. Begitulah prinsip Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sehingga sejak beberapa tahun silam gereja terbesar di Asia Tenggara ini—jemaatnya sekitar 3,5 juta orang—mulai memerhatikan secara khusus nasib para pelayanan penuh waktunya yang sudah dan bakal purna bhakti.
Kendati telah mengabdi puluhan tahun, memang para pendeta, guru huria, bibelvrouw, diakones, dan pelayan yang lain ini banyak yang merana di masa tuanya. Selain tak punya rumah, mereka sampai kelimpungan menyambung hidup sehari-hari karena penghasilan sudah tiada.
Pimpinan HKBP lantas menghimpun dana khusus. Tujuannya ya, agar seperti pensiunan pegawai negeri, kaum purna bhakti tadi beroleh uang bulanan secara teratur. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) diadakan.
PPMP yang lebih tua. Pesertanya pun lebih banyak yakni 2.473 orang (654 pensiunan dan 1.804 orang yang masih aktif). Sedangkan PPIP diikuti oleh mereka yang masih berdinas aktif saja. Penyelenggaraannya sejak tahun 2019, dengan menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Sesungguhnya uang yang diterima peserta PPMP tidak besar. Sebanyak 68% pensiunan mendapatkan kurang dari Rp 1 juta per bulan. Ada juga yang cuma Rp 200 ribuan.
Sekian lama jarang khalayak luas mendengar kabar tentang dana pensiun ini sehingga keberadaan dan perkembangan kekiniannya praktis hanya menjadi pengetahuan peserta dan pengelola saja. Ternyata di penghujung tahun 2020 kesunyian itu serta-merta menjadi ingar-bingar. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegur Dana Pensiun HKBP. Sebabnya? Tunggakannya sudah sangat besar.
Seketika HKBP menjadi buah bibir banyak kalangan. Krisis keuangan yang membelit organisasi akbar ini sontak menjadi sorotan media massa dan media sosial.
Tanpa disadari sebagian besar jemaat, rupanya program dana pensiun HKBP jauh dari mulus dan bahkan sudah beberapa tahun terseok. Sumber dananya seret. Itu pangkal masalahnya. Seiring perjalanan waktu keadaan kian payah karena bunga yang harus dibayarkan terus berbunga. Data di tabel berikut ini memerlihatkannya (satuannya adalah milyar rupiah).
Sumber: Tim DEL
Di tahun 2016 saja kekayaan sebagai sumber pendanaan (A) sudah lebih kecil dari kewajiban yang harus dipenuhi ke para pemegang polis. Tekor yang terjadi dari tahun ke tahun (C) kian membesar karena bunga yang berbunga. Dengan sendirinya total kekurangan hingga akhir masa polis (E) terus membengkak.
Pendeta Robinson Butarbutar dilantik menjadi ephorus [pimpinan tertinggi] pada Minggu 13 Desember 2020, di Pearaja, Tarutung. Gambaran posisi utang dana pensiun di masa awal kepemimpinan dia (tepatnya pada 31 Desember 2020) sebagai berikut. Utang iuran dengan masa pelunasan (tenor) kurang dari 3 bulan Rp 6,204 milyar. Bunga keterlambatan Rp 20,067 milyar. Kekurangan solvabilitas Rp 28,069 milyar. Jadi, totalnya adalah Rp 54,34 milyar. Di penghujung 202 angka ini akan menjadi Rp 57,9 milyar.
Ephorus Robinson Butarbutr (foto: P Hasudungan Sirait/Kalderakita.com)
Adapun kewajiban HKBP yang tenornya lebih dari 3 bulan seluruhnya berjumlah Rp 144,795 milyar. Di penghujung 2021 angka ini akan menjadi Rp 174,263 milyar.
Surat teguran OJK itu datang di saat Pendeta Robinson Butarbutar baru saja memimpin HKBP. Sebuah permulaan yang sungguh tak sedap bagi doktor lulusan Jerman yang menggantikan Pendeta Darwin Lumban Tobing, tentu saja.
Belum sempat berbuat apa-apa sudah dihadapkan pada kewajiban selekasnya melunasi utang jangka pendek sebesar Rp 54,341 milyar! Kalau itu sudah lunas pun masih ada tanggung jawab berikutnya yang besarnya hampir 3 kali. Bila tidak dipenuhi, alamat badan pensiun HKBP akan dibekukan OJK. Imbasnya akan sangat besar, pasti.
Pelean Paduahon
HKBP merupakan gereja terbesar di Asia Tenggara. Jemaatnya yang sekitar 3,5 juta, tersebar di pelbagai belahan dunia sesuai dengan pola diaspora orang Batak; tapi yang terbanyak tetap di Indonesia persisnya di negeri asal: Sumatra Utara. Berkantor pusat di Pearaja, Tarutung (Kabupaten Tapanuli Utara), pimpinan tertingginya adalah ephorus yang ditopang oleh seorang sekretaris jenderal (Sekjen) tiga kepala departemen (Kadep).
Pendeta Robinson Butarbutar merupakan ephorus periode 2020-2024. Sekjennya Pendeta Victor Tinambunan. Sedang Kadep-nya adalah Pendeta Deonald Sinaga (Departemen Koinonia), Pendeta Kardi Simanjuntak (Departemen Marturia), dan Pendeta Debora Sinaga (Departemen Diakonia).
Kurang lebih seperti presiden yang memimpin kabinet, kedudukan ephorus. Dia dan timnya merancang program pusat yang akan dijalanan serentak oleh 32 distrik yang dipimpin oleh para praeses. Distrik sendiri berunsurkan resort (total 757 pada tahun 2019), pagaran [persiapan resort, total 18], pos pelayanan, dan yang lain; keseluruhan berjumlah 3.627.
Namun, tak seperti presiden, ephorus tidak berkewenangan penuh terutama dalam hal dana. Soalnya, HKBP tidak sentralistik, terlebih dalam hal keuangan.
Kalau menggunakan analogi pemerintahan, distrik itu semacam pemerintah daerah (Pemda) tingkat I sedangkan resort tingkat II.
Resort menjalankan kebijakan sendiri, di samping yang telah digariskan kantor pusat Pearaja. Dalam hal keuangan, mereka terbilang hampir otonom. Saban Minggu mereka menghimpunpelean atau durung-durung [persembahan] untuk digunakan sendiri sebagai dana operasional. Sebutannya pelean parjolo [persembahan pertama], dikumpulkan sebelum khotbah dimulai.
Gereja tua (foto: Istimewa)
Pelean paduahon [persembahan kedua] dihimpun sesudah khotbah. Keperluan kantor pusat. Pearaja, peruntukannya. Minimal sekali sebulan, dikumpulkan juga persembahan seselesai khotbah. Peleannamarboho ini dihimpun sekali sebulan saja dengan alokasi yang sudah ditetapkan untuk setahun sekaligus. Untuknaposobulung [pemuda], sikkola minggu [sekolah minggu], parompuan [perempuan], layanan sosial, sekolah tinggi (Guru Huria, Bibelvrouw, Diakones, dan Pendeta), umpamanya.
Selama ini kantor pusat Pearaja praktis hidup dari Pelean paduahon dan na marboho saja. Unit bisnisnya sebenarnya ada beberapa termasuk sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, tempat peristirahatan, dan percetakan. Masalahnya sebagian besar darinya belum kunjung menjadi penyumbang pendapatan. Bahkan masih ada yang harus disubsidi.
Hasil pelean paduahondan na marboho digunakan kantor pusat untuk membiayai segala kegiatannya. Termasuk menjalankan program 3 departemen, membayar balanjo [gaji], dan menghidupkan dana pensiun.
Ephorus Robinson Butarbutar mengungkapkan di Sopo DEL, Mega Kuningan, Jakarta, seminggu lalu (10 April 2025) bahwa pengeluaran rutin kantor pusat HKBP setidaknya Rp 9 milyar setiap bulan. Peruntukannya? Rp 3,5 milyar membayar gaji 640 orang pegawai. Sisanya untuk keperluan sekretariat jenderal dan membiayai program.
Memenuhi kewajiban ke Dana Pensiun HKBP belum termasuk. Angsurannya, ungkap dia, Rp 6,3 milyar per bulan untuk tahap I (April-Desember 2021) serta Rp 2,8 milyar per bulan untuk tahap II (Januari-Desember 2022).
Persembahan kedua Rp 5 milyar-Rp 7 milyar per bulan. Tapi sejak pendemi Covid-19 merebak (mulai Maret 2020) angka ini merosot tajam.
“Untuk mencapai Rp 3,5 milyar pun sudah sulit. Jadi, kita ini sekarang seperti kata iklan: nafsu besar tenaga kurang,” ucap orang nomor satu itu dengan tersenyum.
Lebih besar pasak daripada tiang. Begitu keadaan keuangan kantor pusat KHBP saat ini. Kalau dibiarkan, dengan sendirinya ia akan ambruk. Sebab itulah langkah besar mesti segera diambil untuk menyelamatkan raksasa yang sedang limbung. Penggalangan dana, terutama.