JAKARTA, Kalderakita.com: Aliansi Masyarakat Warga Rantau Kecamatan Silima Pungga Pungga melakuan aksi unjuk rasa didepan gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Kamis (27/5/2024).
Penolakan masyarakat terhadap kehadiran PT. Dairi Prima Mineral di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara yang merupakan kawasan penting pertanian, sumber-sumber air dan kawasan hutan yang menjadi penopang dan ruang hidup masyarakat.
Penolakan itu juga dilakukan karena kawasan tersebut merupakan penopang kebutuhan hidup masyarakat setempat dan menjadi lokasi rawan bencana.
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang harusnya menjadi pelindung kawasan tersebut justru memberi jalan pengrusakan kawasan penting melalui pemberian izin kawasan hutan dan dan membahas untuk penerbitan AMDAL kepada PT. DPM untuk merusak, membongkar dan menghancurkan kawasan serta lingkungan hidup bagi kehidupan. Juga kawasan yang berstatus resiko rawan gempa bumi, yang menjadi aktivitas bawah tanah PT. DPM.
Aliansi masyarat warga Rantau Kecamatan Silima pungga-pungga hadir ke KLHK untuk menyampaikan aspirasi mengenakan pakaian adat Pakpak, Simalungun, Toba dan Karo.
Lokasi Tambang Rawan Bencana
Hasil kajian memperlihatkan rencana penambangan seng di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, oleh PT Dairi Prima Mineral (Dairi Prima) berada di atas patahan gempa atau sesar aktif.
Aksi unjuk rasa di depan kantor bupati (foto: RIndu Hartoni Capah/kalderakita.com)
Kondisi yang dijadikan tambang ini rawan dan sangat berbahaya apalagi di sana sedang terbangun tanggul untuk kolam limbah tambang. Kalau terjadi gempa bisa menyebabkan tanggul jebol, kolam limbah hancur maka tak terbayang dampak yang bakal menimpa manusia dan lingkungan sekitar.
Sudah banyak elemen masyarakat mempertanyakan sikap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) yang memberikan izin kepada perusahaan tanpa melihat risiko. KESDM dianggap tak melakukan kajian mendalam terkait manajemen risiko sebelum memberikan izin kepada Dairi Prima.
Richard Meehan, seorang ahli teknik sipil dan pembangunan Dam/Bendungan dari Stanford University khawatir soal kekuatan tanggul kolam limbah (tailing storage facility/TSF) yang akan dibangun perusahaan.
Berdasarka hasil kajian yang dilakukannya, ada sesar aktif di lokasi itu dan tanggul tailing atau lokasi penampungan limbah tambang rawan runtuh. Kolam itu berada di dataran tinggi dengan struktur tanah tidak stabil terbentuk dari Toba tuff (debu vulkanik Toba yang mengeras).
Lokasi pembangunan, katanya, juga berada di daerah dengan curah hujan tinggi serta tanggul dekat dengan jalur patahan yang telah memicu Tsunami Boxing Day pada 2004.
Belum lagi, tragedi pernah terjadi di kolam limbah tambang di Brazil yang jebol pada 2019 dan menewaskan 65 orang.
Pertemuan warga dengan Bupati (foto: Rindu Hartoni Capah/Kalderakita.com)
Untuk menilai rinci risiko tanggul limbah runtuh, katanya, perlu informasi geologis, namun Dairi Prima tidak menyediakan informasi ini sama sekali.
Sementara itu, Ahli hidrologi dari Malach Consulting, Steven Emmerman memberikan keterangan soal pengolahan limbah yang berbahaya. Meehan dan Emmerman terlibat dalam Sekretariat Bersama Advokasi Tolak Tambang Dairi Prima.
Emmerman menjelaskan, Dairi Prima wajib memiliki rencana penutupan aman di tanggul limbah. Mereka juga harus ada rencana, pemantauan dan pemeliharaan tanggul limbah dalam waktu lama, supaya tidak jadi sumber bahaya bagi generasi mendatang.
Perusahaan, katanya, juga tidak bisa memberikan jaminan ada tanaman lokal yang akan berhasil tumbuh di sekitar tanggul limbah seng.
Menurut dia, pembangunan kolam limbang di Tiongkok, dengan jarak 1.000 meter dari rumah warga dan rumah ibadah. Kalau di Dairi, Indonesia, tak berlaku. Dairi Prima bahkan tak menyebutkan dari mana sumber air untuk tambang atau perkiraan pemakaian air sebesar apa.
“Ini penting karena masyarakat sekitar tambang sangat tergantung dengan air sungai untuk keperluan pertanian dan kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.