MEDAN, Kalderakita.com: Puluhan orang dari Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL bersama dengan perwakilan masyarakat adat di kitaran Danau Toba, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Toba Pulp Lestari (TPL), Medan, Sumatera Utara, pada Rabu (28/7).
Dalam aksinya, mereka menyuarakan tiga tuntutan. Pertama, mendesak Presiden Joko Widodo agar mau bertemu dengan TIM 11 yang saat ini sudah berada di Jakarta. TIM 11 yang dimotori pegiat sosial Togu Simorangkir telah berjalan kaki selama 44 hari dari Balige ke Jakarta sejauh 1700-an kilometer. Tujuannya agar mereka dapat menyampaikan langsung aspirasi dan tuntutan rakyat yang meminta PT TPL ditutup.
Kedua, meminta Pemerintah Indonesia lewat Presiden Jokowi dan Menteri KLHK untuk menutup PT TPL karena dianggap telah menjadi sumber masalah dari banyaknya konfllik struktural, bencana ekologis, dan deforestasi kawasan hutan yang berada di wilayah konsesinya.
Ketiga, mengusut tuntas segala persoalan yang diakibatkan oleh PT TPL.
Tuntutan ini bukan tanpa dasar.
Menurut Aliansi Gerak Tutup TPL yang merupakan gabungan sejumlah lembaga, yakni Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Aman Tano Batak, Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU), Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), KOARR Sumatera, sejak awal kehadiran perusahaan yang dulu bernama PT Inti Indorayon Utama ini telah memicu beragam kontroversi dan perusakan lingkungan.
Tuntutan masyrakat agar pemerintah menutup permanan TPL (foto: istimewa)
Menurut catatan mereka, selama lebih dari 30 tahun PT TPL telah menyebabkan banyak penderitaan di kalangan masyarakat yang tinggal di Kawasan Danau Toba. Perusahaan antara lain telah merampas ruang hidup masyarakat, menghancurkan ekosistem Danau Toba, dan kerap melakukan kejahatan kemanusiaan.
Saat ini PT TPL memegang hak konsesi seluas 167.192 hektar yang tersebar di 12 Kabupaten, termasuk Simalungun, Asahan, Toba, Samosir, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Pakpak Barat, Padang Lawas Utara, Humbang Hasundutan, dan kota Padang Sidempuan.
Hasil studi Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL menunjukkan aktifitas PT TPL mengakibatkan terjadinya deforestasi skala besar di Bentang Alam Tele. Mereka juga menemukan bukti bahwa setidaknya 22.000 hektar kawasan hutan di Bentang Alam Tele sudah dihancurkan perusahaan yang kemudian menanaminya dengan eukaliptus dengan sistem Perkebunan Monokultur.
“Dari total 22.000 hektar hutan yang dihancurkan, 4.000 hektar diantaranya berada di dalam kawasan Hutan Lindung,” demikian catatan aliansi yang diterima Kalderakita.com. Ini jelas sebuah pelanggaran karena menyebabkan potensi terjadinya bencana ekologis serta kerusakan lingkungan hidup.
Selain itu, perusahaan juga diduga melakukan pelanggaran yang merugikan negara.
Unjuk rasa di depan kantor TPL Medan (foto: Istimewa)
Merujuk artikel yang pernah dimuat di Majalah Tempo bertajuk “Jurus Sulap Ekspor Kayu” yang terbit pada 2020, perusahaan terindikasi telah melakukan manipulasi dokumen ekspor bubur kayu ke luar negeri untuk memindahkan keuntungan perusahaan ke luar negeri.
Kekerasan terhadap masyarakat pun kerap dilakukan perusahaan. Modusnya, mulai dari intimidasi, kriminalisasi, penganiayaan, hingga pelarangan petani untuk bertani di tanahnya sendiri. Bahkan di masa lalu, kekerasan bersenjata telah mengakibatkan kematian dua warga sipil, yakni Panuju Manurung (26 November 2024) dan Hermanto Sitorus (21 Juni 2000).
Dalam lima tahun terakhir sejak 2016, tercatat ada 63 orang mengalami kekerasan fisik yang dilakukan perusahaan. Yang terkini terjadi pada 18 Mei 2021 ketika PT TPL melakukan kekerasan terhadap 12 warga Masyarakat Adat Marga Simanjuntak Huta (Desa) Natumingka.
Kasus ini memicu amarah di kalangan masyarakat, termasuk Togu Simorangkir, Anita Hutagalung, dan penyandang disabilitas Irwandi Sirait yang kemudian secara spontan merencanakan aksi jalan kaki Toba-Jakarta untuk meminta Presiden Jokowi menutup perusahaan ini secara permanen.
